browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Reforma Agraria Sejati

Posted by on September 25, 2010

PETANI MAHASISWA NASIONAL

PEMANAS BLITAR

( Paguyuban Petani Aryo Blitar, Sitas Desa, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU Kab. Blitar, Post Institute, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia )

Sekretariat: Jln. Batam Gg. II No. 34 Kota Blitar

50 Tahun Hari Tani

Laksanakan Reforma Agraria Sejati

Pertumbuhan ekonomi tinggi yang dialami oleh Negara Indonesia, ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Terbukti angka kemiskinan di Indonesia tetap tinggi 13,32 % dari jumlah penduduk Indonesia. Itu karena pola pembangunan yang tersentralistik dan mengandalkan dunia Industri.

Pembangunan Negara seyogyanya dimulai dengan reforma Agraria seperti Negara – Negara lain. Bukan menjadikan reforma Agraria sebagai bagian atau sub bagian pembangunan sebagaimana Orde Baru. Yang terbukti gagal mengatasi konflik – konflik agrarian walaupun masalah pangan sudah teratasi. Karena angka kemiskinan di Indonesia yang tertinggi berada didesa, sebagaian besar dari mereka merupakan petani tunakisma.

Di Kabupaten Blitar, masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani sebesar 66,39 %, sementara lahan yang digunakan sebagai pertanian hanya 23,8%, perkebunan Negara dan swasta menguasai 37,68 %, kehutanan 21,56%, pemukiman 16,96% dari total 158.879 Km². Menunjukan struktur penguasaan lahan yang tidak adil, orang yang jumlahnya banyak hanya menguasai lahan dalam jumlah sedikit, sedangkan badan – badan usaha yang dimiliki kaum pemodal menguasai banyak lahan.

Banyak Perkebunan baik swasta maupun negara di Kab. Blitar yang wilayahnya merupakan objek landreform atau redistribusi tanah berdasarkan SK. Kementrian Agraria No. 49/KA/1964, namun sampai sekarang belum dilaksanakan. Sementara Perkebuanan justru menelantarkan wilayah HGU nya dengan melakukan penanaman tanaman yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam HGU, ataupun dengan menyewakan wilayah HGU ke pihak ketiga. Hampir semua wilayah perkebunan terdapat selisih luasan yang lebih besar dikenyataan dibandingkan dengan yang tertulis dalam HGU, yang artinya perkebunan mendapatkan keuntungan terkait pajak dan pengajuan HGU. Sementara petani yang menuntut haknya untuk dipenuhi, justru dikriminalisasikan.

Sementara penguasaa hutan yang dilakukan oleh PT. Perhutani, berdasarkan peta Bosswosen tahun 1931 atau lebih dikenal dengan Register 31 perlu ditinjau kembali. Mengingat dalam rentang masa yang cukup lama (80 tahun) tentunya terjadi perubahan antara peta dengan kenyataan. Sementara dalam beberapa wilayah Perhutani di kab. Blitar juga terjadi konflik antara Perhutani dengan Kaum Tani. Hampir seluruh desa di Blitar selatan saat ini berada diatas wilayah Perhutani, yang menunjukan penguasaan perhutani berdasarkan peta tersebut tidak relevan

Reforma Agraria tidak hanya sekedar pembagian tanah kepada petani. Namun juga menyangkut permasalahan paska pembagian tanah tersebut, yang harus disiapkan oleh pemerintah guna menindaklanjuti dengan program pengentasan kemiskinan yang lain, dengan tetap menempatkan reforma agraria sebagai basis pembangunan. Karena, Permasalahn agrarian juga menyakut permasalahan politik, ekonomi, social dan budaya.

Agar penyelesaian Konflik Pertanahan di Kab. Blitar segera selesai dan program Reforma Agraria dapat berjalan sebagai dasar pengentasan kemiskinan di Kab. Blitar, kami menuntut:

1. Bagi Tanah terlantar untuk Petani penggarap
2. Segera lakukan pembagian tanah untuk Petani
3. Lindungi pertanian keluarga dan menolak korporasi pertanian
4. Bentuk Badan Otoritas Khusus Agraria di Kab. Blitar dengan melibatkan Petani
5. Lindungi dan penuhi hak petani atas akses terhadap sumber-sumber agrarian, benih, pupuk, tehnologi, modal, dan harga produksi pertanian.
6. Hentikan kriminalisasi terhadap petani
7. Bentuk Koperasi – Koperasi Petani
8. Evaluasi penguasaan lahan oleh Perhutani

Joko Wandira

Koordinator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>