browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Membedah RUU Keistimewaan DIY

Posted by on February 26, 2011

Pemotongan Sejarah Dalam RUUK Yogyakarta

Dikirim oleh humas3

pada 11 Februari 2011

| Komentar : 0

| Dilihat : 251

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta memuat empat hal yang layak dibicarakan. Pertama berkaitan dengan rumusan keistimewaan, kedua kedudukan Gubernur Utama dan wakilnya, ketiga hirarki peraturan Perundang-undangan dan keempat berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang. Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH-UB), Ngesti Dwi Prasetyo, menyampaikan hal ini dalam kesempatan diskusi bertema “Keistimewaan Yogya Antara Realitas Ketatanegaraan dan Sejarah”, Rabu (11/2). Acara ini dihadiri berbagai elemen seperti pakar Hukum Tata Negara, Hukum Pertanahan, Hukum Administrasi negara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Masyarakat (ormas).

Ngesti melanjutkan, terdapat inkonsistensi dan pemotongan sejarah dalam RUUK tersebut. Misalnya terkait Rumusan Keistimewaan dalam Pasal 1 Angka 2 yang mendasari sejarah Yogyakarta dan Asal-usul Yogyakarta dan Penjelasan Pasal 4. “Isu krusialnya bahwa yang dimaksud dengan asal-usul adalah bentuk penghargaan dari negara atas pernyataan integrasinya Kesultanan dan Pakualam ke dalam Republik Indonesia”, kata dia. Padahal, menurutnya sejarah Yogyakarta dimulai dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi pada 1755 yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Sementara itu, Kadipaten Pakualaman didirikan oleh saudara Sultan Hamengku Buwono II, Pangeran Notokusumo pada 1813 yang kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. “Baik Kasultanan maupun Pakualaman diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu diatur dalam kontrak politik”, ujar Ngesti. Kontrak politik Kasultanan terakhir tercantum dalam Staatblad 1941 No. 47 dan Kontrak Politik Pakualaman dalam Staatblaad 1941 No. 577. Pemotongan konsep sejarah inilah, tandas Ngesti, yang memicu adanya perdebatan keistimewaan antara demokrasi dan monarki. “Kalau menganut paham demokrasi dan kebhinekaan, maka ya sah-sah saja jika rakyat Yogyakarta memilih bentuk monarki”, kata dia.

Mochamad Ali Syafaat, dalam paparannya memulai dengan rujukan konstitusi yakni Pasal 18, 18a dan 18b UUD 1945. “Ketentuan inilah yang bisa menjadi pijakan RUUK terutama pasal 18b ayat 1. Satuan pemerintah bisa pada struktur maupun administrasinya”, ujarnya. Meski demikian ungkap Syafaat, konsekuensi penggunaan RUU ini, apabila tujuan utamanya pengisian gubernur dan wakil gubernur, menjadi dipaksakan. “Seolah-olah memberikan legitimasi jika Gubernur harus dipilih. Ada beberapa ketentuan yang lucu dan mengingkari semangat demokrasi dalam RUU Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya. Sultan dan Paku Alam menurut Syafaat, bisa menjadi calon bila ada mekanisme khusus. “Jika sultan bersedia, maka wakilnya harus Paku Alam. Jika sultan tidak bersedia, maka Paku Alam tidak boleh mencalonkan diri. Sultan tetap harus mendapatkan prioritas tanpa ada batasan sampai kerabat mana yang bisa mencalonkan diri,” pungkasnya.

Dari sisi pertanahan, pembahasan dilakukan oleh Imam Kuswahyono. Menurutnya penekanan pada kebijakan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut telah sesuai dan selaras dengan UUPA, karena itu tidak ada pertentangan satu sama lain. Bahkan hal ini menurutnya dapat dibenarkan berdasar hak asal-usul yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta. Imam Kuswahyono menambahkan, selama ini BPN telah melakukan inventarisasi dan pembagian atas tanah-tanah Swapraja/bekas Swapraja didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Fakta ini dalam prakteknya selalu berhadapan dengan masalah pro dan kontra, karena adanya anggapan bahwa PP No. 224 Tahun 1961 tidak dapat dijadikan dasar sehingga tanah-tanah Swapraja/bekas Swapraja tersebut tetap tidak jelas statusnya. [fs/nok]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>