browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pernyataan Akhir Tahun 2011

Posted by on December 25, 2011

PUSAT PENGEMBANGAN HUKUM AGRARIA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

CATATAN AKHIR TAHUN 2011

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN REFORMA AGRARIA

       Merefleksi peristiwa sepanjang tahun 2011 ditandai dengan meningkatnya kasus-kasus di daerah dalam skala nasional yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam berkait dengan masyarakat aseli (Adat) khususnya dengan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan dunia usaha/ investor baik nasional maupun korporasi asing dengan korban yang cukup besar baik finansial, jiwa serta hak-hak mendasar yang sesungguhnya telah dijamin oleh konstitusi.

Berhubungan dengan konstatasi itu, merebaknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang langsung maupun tidak langsung merugikan hak mendasar warga negara, kekayaan (aset negara) yg semakin hilang tanpa dapat dilacak serta dipertanggungjawabkan. Meningkatnya kekerasan baik moral, fisik terhadap perempuan dan anak-anak, dengan korban kejahatan penyiksaan dan/ atau pembunuhan, mutilasi, seksual, pemerasan, menandakan adanya ketidakberesan perihal pendidikan khususnya aksentuasi pada penguatan moral dan kejujuran berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia menurut Pancasila dan agama.

Merujuk pada latar belakang di muka, maka kami Pusat Pengembangan Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya merasa perlu untuk menyampaikan hasil kajian dan usulan kepada pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama, berperan aktif untuk kepentingan semua melalui/ dengan:

1. Mendesak kepada pemerintah untuk mendudukkan kembali Tap MPR IX/MPR/2001 sebagai salah satu sumber hukum sebagai pijakan dasar pemerintah maupun pemerintah daerah untuk kembali mengarusutamakan Reforma Agraria dan Sumber Daya Alam ke dalam sub sistem hukum secara lebih konsisten;

2. Mendesak kepada pemerintah untuk membentuk jalinan semua pemangku kepentingan dalam menata peraturan perundangan bidang sumber daya alam (agraria) dalam satu kementerian koordinatif untuk mengintegrasikan seluruh kebijakan dan regulasi antar sektoral yang terkait beserta lembaga/ komisi pengawasannya;

3. Mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera berunjuk kerja menegakkan hukum tanpa reserve atas kasus-kasus korupsi khususnya yang menyangkut penghilangan/ penggelapan aset negara/ daerah, penyalahguaan pemberian hak atas pengelolaan SDA kepada departemen/ lembaga negara yang nyata-nyata menyimpang antara lain melalui tata cara tukar-menukar khususnya dengan swasta pengejar rente.

4. Mendesak kepada pemerintah untuk meninjau kembali undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, karena telah banyak korban-korban pembangunan khususnya rakyat tani yang tak pernah diperhitungkan peran dan jati dirinya oleh kepentingan para pengejar rente;

5. Mendesak kepada pemerintah untuk segera menuntaskan penyelesaian kasus-kasus masif khususnya antara masyarakat Adat, warga petani setempat dengan investasi pertambangan, kehutanan, perkebunan baik melalui lembaga litigasi maupun non-litigasi dengan mengedepankan esensi keadilan, melindungi martabat hak azasi manusia;

6. Mendesak kepada semua pemangku kepentingan khususnya Departemen Pendidikan Nasional untuk kembali mengarusutamakan potensi bumi pertiwi sebagai negara agraris dengan menata kembali lembaga pendidikan mulai dasar sampai tinggi menyangkut kurikulum, metode pembelajaran, pendanaan riset dan pengembangan serta keterjalinan dengan perencanaan kebutuhan output hasil pembelajaran, pemberian insentif dan disinsentif bagi pendidik, peneliti, pembelajar.

Sebagai penutup catatan/ evaluasi akhir tahun 2011, maka kami sangat menaruh optimisme akan kebangkitan kembali kejayaan Indonesia pada tahun mendatang sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pembukaan/ Preambule dan Pasal-pasal 27, 28, 33 (1) – (4) dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah SWT meridhai niat baik dan tujuan luhur kita semua.

Malang, 25 Desember 2011

Ketua PPHA,

Dr.Suhariningsih,S.H.SU

Sekretaris,

Imam Koeswahyono,S.H.MHum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*